PKS Segera Profiling Anggota Partai

Kota Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang – DPD PKS Kota Serang berkomitmen untuk segera melakukan profiling atau pemetaan terkait anggota partai yang telah tercantum dalam Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Profiling dilakukan bukan saja untuk memastikan bahwa yang bersangkutan masih memenuhi syarat sebagai angggota partai, tapi juga menelisik hingga profesi setiap pemilik Kartu Tanda Anggota (KTA). Ini dilakukan sebagai bentuk tindaklanjut dari himbaun yang disampaikan secara tertulis oleh Bawaslu Kota Serang.

Demikian salah satu tema diskusi saat konsolidasi demokrasi (konsoldem) antara Bawaslu Kota Serang bersama DPD PKS Kota Serang, Rabu 11 November 2026. Konsoldem berlangsung di kantor DPD PKS Kota Serang. Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Serang, Ketua DPD PKS Kota Serang Ihyaudin Rosyadi, Sekretaris DPD PKS Kota Serang Imam Maulana, serta fungsionaris partai lainnya.  

“Tentu himbauan yang disampaikan Bawaslu serta merta akan kami laksanakan sebagai bentuk komitmen terhadap regulasi kepemiluan. Bukan saja jumlah yang harus kami pastikan, tapi juga setiap profesi anggota partai haruslah bukan merupakan profesi yang dilarang baik oleh UU pemilu maupun oleh regulasi yang mengatur tentang profesi tersebut. Ini bukan saja dilakukan semata untuk lolos pada tahapan verifikasi administrasi, lebih dari itu berguna untuk merapihkan kuantitas sekaligus kualitas anggota partai,” kata Ketua DPD PKS Kota Serang Ihyaudin.

Anggota Bawaslu Kota Serang Masykur Ridlo menjelaskan, mengacu pada Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sipol, pihaknya menghimbau kepada seluruh partai politik agar dalam melaksanakan pemutakhiran data memperhatikan pengurus tingkat kabupaten/kota hingga kecamatan, serta memastikan untuk tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang menjadi anggota partai politik sesuai peraturan perundang-undangan. Seperti ASN, TNI, Polri, penyelenggara pemilu, kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, Dewan Pengawas atau Komisaris BUMN/BUMD. 

“Dalam pemutakhiran, partai politik juga harus melibatkan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% pada kepengurusan serta memastikan kesesuaian domisili kantor tetap dengan dokumen pendukung yang dimiliki, sekaligus melakukan pembaruan apabila terdapat perubahan alamat atau domisili kantor. Tentang keanggotaan, kami berharap profiling dilakukan secara komprehensif. Misalkan dengan cara menyandingkan setiap pemilik KTA dengan by name by address data pemilih berkelanjutan yang telah diplenokan oleh KPU. Disitu tertera pemilih yang telah meninggal dunia dan pindah domisili keluar Kota Serang. Bisa saja itu disandingkan agar data anggota partai menjadi semakin valid,” kata Masykur. (***)