Partai Gelora Komitmen Hadapi Verifikasi Faktual

Kota Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang – DPD Partai Gelora Kota Serang berkomitmen untuk bisa mengikuti tahapan verifikasi faktual sesuai ketentuan. Dimulai dengan cara mengikuti himbauan yang disampaikan Bawaslu Kota Serang untuk melakukan pemutakhiran mengenai kepengurusan, keterwakilan perempuan dalam kepengurusan, keanggotaan, dan domisili kantor tetap. Verifikasi faktual adalah penelitian dan pencocokan terhadap kebenaran dokumen persyaratan dengan objek di lapangan sebagai persyaratan partai politik menjadi peserta pemilu.

Demikian salah satu kesimpulan diskusi konsolidasi demokrasi yang digelar Bawaslu Kota Serang bersama DPD Partai Gelora Kota Serang, Selasa 10 November 2026. Diskusi berlangsung di kantor DPD Partai Gelora Kota Serang. Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Serang, Ketua DPD Partai Gelora Kota Serang Jhon Christian, Sekretaris DPD Partai Gelora Kota Serang Siffa Widiastama, Bendahara DPD Partai Gelora Kota Serang Nelly Nurmalasari, serta fungsionaris lainnya. 

Ketua DPD Partai Gelora Kota Serang Jhon Christian menjelaskan, berkaca pada Pemilu 2024 lalu, pihaknya kini tengah merapihkan seluruh jajaran kepengurusan di tingkat kecamatan. Begitu pula dengan keanggotaan. “Secara berkesinambungan, kami juga mulai melakukan verifikasi mengenai status keanggotaan. Mana anggota yang aktif dan tidak. Termasuk juga kami sudah memetakan siapa saja anggota yang memiliki potensi besar untuk dapat diusung sebagai caleg pada setiap kecamatan. Kami mengapresiasi langkah Bawaslu yang sudah menyampaikan himbauan jauh hari sebelum tahapan pemilu dimulai, sebagai pengingat bagi kami untuk terus melakukan konsolidasi politik di internal,” kata Jhon.   

Anggota Bawaslu Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri menuturkan, berdasarkan pengalaman saat verifikasi faktual untuk Pemilu 2024 lalu, ada beberapa indikator TMS keanggotaan partai politik. “Di antaranya anggota partai politik tidak ditemukan, dan atau sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak bisa ditemui. Ada juga karena yang bersangkutan pindah domisili dan atau telah meninggal dunia. TMS juga bisa terjadi karena yang bersangkutan mengaku bukan anggota partai politik dan atau merasa tidak pernah mendaftar sebagai anggota partai politik. Tapi kemudian terdata dan memiliki KTA. Ini terindikasi penyalahgunaan dokumen kependudukan. Dan ada pula TMS terjadi karena dokumen tidak cocok atau tidak sesuai. Ada perbedaan antara KTA dengan KTP elektronik. Atas semua pengalaman empiris di lapangan itu, kami menghimbau kepada partai politik untuk mempersiapkan diri sedari sekarang,” kata Fierly.

Ketua Bawaslu Kota Serang Agus Aan Hermawan menambahkan, TMS juga disumbang oleh adanya keanggotaan ganda, baik internal maupun eksternal dengan partai politik lain. “Pada Pemilu 2024 lalu, hal yang demikian kemudian harus diselesaikan pada ruang sengketa proses di Bawaslu. Karena kedua partai politik saling klaim atas keanggotaan seseorang. Kami berharap hal ini dapat diantisipasi dengan cara pemutakhiran data dan dokumen keanggotaan mulai dari sekarang,” kata Agus Aan. (***)