Pengawasan Dana Kampanye Harus Diperkuat

Kota Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang - Bawaslu Kota Serang mengungkap sejumlah catatan atas hasil pengawasan yang dilakukan selama tahapan dana kampanye berlangsung pada Pemilu 2024 silam. Analisa tersebut disampaikan pada kegiatan Seri Inspiratif Kajian Analisis Pengawasan (SIKAP), Rabu 11 November 2026 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. SIKAP mengambil tema “Memotret Kendala Pengawasan Dana Kampanye pada Pemilu 2024.” Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Serang serta jajaran sekretariat. 

Anggota Bawaslu Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri menjelaskan, pada prakteknya implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu menemui sejumlah permasalahan di lapangan, utamanya di tingkat kabupaten/kota. Yang pling krusial, Bawaslu tidak diberikan salinan rekening khusus dana kampanye (RKDK) dan salinan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye (LPSDK). Implikasinya, Bawaslu tidak dapat mengetahui profil identitas penyumbang.

“Bawaslu juga tidak diberikan ruang dalam seleksi pemilihan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan digunakan jasanya oleh KPU. Bawaslu juga tidak dilibatkan dalam proses audit dan mengakses hasil audit yang dilakukan oleh KAP terhadap LPPDK setiap peserta pemilu,” kata Fierly.

Secara internal, kata Fierly, Bawaslu juga harus melakukan otokritik terhadap kinerja pengawasan. Misalnya, Bawaslu tidak pernah mencatat setiap item barang dan atau jasa yang dikeluarkan peserta pemilu dalam aktivitas kampanye yang dilakukan, seperti pertemuan tatap muka dan atau rapat umum. 

“Hasil pengawasan kampanye yang dilakukan oleh Bawaslu juga tidak secara berkala disampaikan kepada KPU dan KAP, dan Bawaslu belum secara masif menjalin konsolidasi dengan masyarakat dan pemantau pemilu untuk mendapatkan informasi berkenaan dengan dana kampanye setiap peserta pemilu.” 

Ketua Bawaslu Kota Serang Agus Aan Hermawan menuturkan, KPU memang memberikan akses pembacaan data laporan dana kampanye yang ada pada Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye (Sikadeka) kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota.Namun, Bawasliu hanya sebagai viewer. 

“Agak sulit mengawasi dengan akses yang tertutup seperti itu. Harus ada langkah ekstra dan keberanian dari pengawas. Kinerja KAP juga harus menjadi obyek pengawasan Bawaslu. KAP harusnya mengambil hasil pengawasan yang dilakukan Bawaslu sebagai data pembanding, baik lewat metode wawancara atau pemberian keterangan secara tertulis,” kata Agus Aan. 

Anggota Bawaslu Kota Serang Abdurrochim menambahkan, segala jenis alat bantu berbasis IT yang digunakan oleh KPU hendaknya bisa dibuka secara luas kepada Bawaslu. Bukan saja Sikadeka, tapi juga Sistem Informasi Logistik (Silog), Sistem Informasi Partai Politik (Sipol), dan Sistem Informasi Pencalonan (Silon). “Harus ada terobosan dari Bawaslu RI agar kinerja pengawas di lapangan bisa paripurna. Regulasi memerintahkan untuk mengawasi dana kampanye, tapi aksesnya malah tertutup. Ini yang kemudian menjadi kritik publik bahwa pengawasan berlangsung tidak optimal,” kata Abdurrochim.

Pada kajian SIKAP tersebut, juga dibahas mengenai pengumuman KPU Kota Serang Nomor 237/PL.01.7 PU/3673/2/2024 tentang Hasil Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilu Tahun 2024. Pada pengumuman itu dipublikasikan mengenai nominal penerimaan, pengeluaran, dan saldo dana kampanye setiap partai politik. SIKAP juga membahas keputusan KPU Kota Serang yang membatalkan keikutsertaan Partai Garuda pada kontestasi pemilihan DPRD Kota Serang pada Pemilu 2024 silam. Hal ini terjadi karena hingga batas akhir tanggal 7 Januari 2024 pukul 23.59 WIB, Partai Garuda belum membuat RKDK dan melaporkan LADK. (***)