Bawaslu Awasi Coktas 132 Pemilih
|
Kota Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang - Bawaslu Kota Serang akan mengawasi pelaksanaan pencocokan terbatas (coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) triwulan IV tahun 2026 yang akan dilakukan KPU Kota Serang. Berdasarkan surat KPU Kota Serang nomor 456/PL.02.1-SD/3673/3/2026 bertanggal 18 November 2026, tentang Pemberitahuan Pelaksanaan Coklit Terbatas, diketahui bahwa coktas akan digelar tiga kali, yakni Jumat 20 November 2026, Selasa 24 November 2026, dan Rabu 24 November 2026.
Data sampel yang akan dicoktas adalah sebanyak 132 pemilih. Terdiri dari 12 pemilih di Kecamatan Cipocok Jaya, 44 pemilih di Kecamatan Kasemen, 42 pemilih di Kecamatan Serang, 12 pemilih di Kecamatan Taktakan, dan 22 pemilih di Kecamatan Walantaka.
Ditemui di Kecamatan Cipocok Jaya, Anggota Bawaslu Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri menjelaskan, pihaknya akan memastikan bahwa setiap pemilih yang tidak memenuhi syarat (TMS) harus dicoret dari DPB. Mengacu pada Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, ada 8 kriteria pemilih TMS.
“Yakni, meninggal dunia, pemilih ganda, belum genap berumur 17 tahun dan belum kawin/menikah pada saat dilakukan PDPB, pemilih pindah domisili, pemilih menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia, pemilih menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, warga negara asing; dan pemilih yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,” kata Fierly, Jumat 20 November 2026.
Dijumpai di Kecamatan Kasemen, Anggota Bawaslu Kota Serang Masykur Ridlo menuturkan, pengawas juga harus dapat memastikan bahwa seluruh pemilih baru dapat diakomodir dalam DPB. “Pemilih baru itu meliputi pemilih yang genap berumur 17 tahun pada saat dilakukan PDPB sudah kawin atau sudah pernah kawin, pemilih yang telah berubah status dari prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi sipil, mantan terpidana yang telah selesai menjalani pidana tambahan pencabutan hak politik, dan pemilih pindah masuk,” kata Masykur, kemarin.
Anggota Bawaslu Provinsi Banten Liah Culiah menjelaskan, Bawaslu provinsi memiliki kewajiban melakukan pembinaan kepada Bawaslu kabupaten/kota terhadap pelaksanaan pengawasan PDPB. Pembinaan dapat dilakukan dengan cara supervisi, koordinasi, monitoring, dan asistensi. Dikatakan Liah, pembinaan dilakukan untuk memastikan bahwa setiap prosedur pengawasan terhadap coktas dilakukan sesuai dengan Surat Edaran (SE) Bawaslu RI Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan PDPB.
“Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota melaporkan hasil pengawasan PDPB kepada Bawaslu secara berjenjang sesuai dengan tingkatannya. Laporan terdiri atas laporan periodik dan laporan akhir. Laporan periodik merupakan laporan yang disampaikan secara berkala yakni setiap 6 bulan sekali. Sedangkan laporan akhir merupakan laporan yang disampaikan pada akhir tahun. Selain laporan hasil pengawasan, Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota juga dapat memberikan laporan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan secara berjenjang,” kata Liah Culiah, ketika melakukan supervisi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kota Serang di Kelurahan Panancangan dan Kelurahan Karundang, Kecamatan Cipocok Jaya. (***)
Penulis : Fierly
Foto : Ade