Lompat ke isi utama

Berita

Keanggotaan Partai Bersifat Sukarela dan Terbuka

PKN

Bawaslu Kota Serang melakukan Konsolidasi Demokrasi dengan Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) pada selasa (17/11/2026)


 

Kota Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang – Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dijelaskan, warga negara Indonesia dapat menjadi anggota partai politik apabila telah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin. Keanggotaan partai politik bersifat sukarela, terbuka, dan tidak diskriminatif bagi warga negara Indonesia yang menyetujui AD dan ART. Partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara Indonesia untuk menjadi anggota dengan keputusan pengurus.

Demikian salah satu materi diskusi saat konsolidasi demokrasi yang digelar Bawaslu Kota Serang bersama DPD Partai Kebangkitan Nusantara (PKN) Kota Serang, Selasa 17 November 2026. Diskusi berlangsung di kediaman ketua DPD PKN Kota Serang. Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Serang, Ketua DPD PKN Kota Serang M Dicky Hermawan, Sekretaris DPD PKN Kota Serang Tri Irman, Bendahara DPD PKN Kota Serang Ingke serta fungsionaris lainnya.

Anggota Bawaslu Kota Serang Masykur Ridlo menjelaskan, rekrutmen anggota menjadi langkah awal yang akan sangat menentukan apakah sebuah partai politik berhasil mengikuti tahapan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual. Karena itu, kata Masykur, kepada semua partai politik, Bawaslu menghimbau agar jauh hari sebelum tahapan pemilu dimulai, sudah harus melakukan pemutakhiran jumlah anggota baik secara kuantitas maupun kualitas.

“Selain memastikan bahwa setiap anggota partai politik bukan profesi yang dilarang oleh regulasi, pengurus juga sudah harus mengurusi hal teknis yang berkaitan dengan kesesuaian antara KTP elektronik dengan kartu tanda anggota (KTA). Karena berdasarkan pengalaman verifikasi administrasi sebelum Pemilu 2024 lalu, tidak sedikit ditemukan adanya perbedaan penulisan nama dan alamat antara KTA dan KTP elektronik yang kemudian menyebabkan si anggota dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS),” kata Masykur.

Hal lain yang menyebabkan TMS, kata Masykur, adalah status anggota partai politik yang ganda, baik secara internal maupun eksternal. Ini terjadi karena adanya NIK yang sama terdaftar pada lebih dari 1 partai politik. Regulasi menyebutkan, yang dinyatakan memenuhi syarat (MS) adalah partai politik yang dapat membuktikan surat pernyataan bermaterai dari anggota tersebut.

Ketua DPD PKN Kota Serang M Dicky Hermawan menuturkan, pihaknya terus melakukan penguatan internal menuju Pemilu 2029. PKN, kata Dicky, akan serta merta mengikuti arahan Bawaslu untuk dapat memastikan status profesi setiap anggota. “Kami sudah melakukan perombakan pada seluruh pengurus kecamatan. Kami juga akan mulai meneliti legalitas satu persatu anggota partai agar saat verifikasi dilakukan, tidak banyak yang dinyatakan TMS,” kata Dicky. 

Sepanjang diskusi ada banyak isu yang dibahas antara kedua belah pihak. Di antaranya mengenai putusan MK nomor 128 tahun 2026 tentang keterwakilan perempuan paling sedikit 30% di setiap daerah pemilihan (dapil) pada saat pencalonan, kemudian tentang pendanaan partai politik, hingga mengenai pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. (***) 

Penulis : Fierly

Foto : Ade