Langgar Tatib, Pegawai Dikenakan Hukuman Disiplin
|
Kota Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang – Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Bawaslu, pengawasan terhadap kewajiban, larangan, dan kehadiran pegawai di lingkungan Bawaslu dilakukan secara berjenjang oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang sumber daya manusia (SDM). Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan terdapat pelanggaran tata tertib pegawai, Sekretaris Jenderal Bawaslu selaku Pejabat Pembina Kepegawaian memerintahkan unit kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang SDM untuk memproses hukuman disiplin.
“Hukuman disiplin itu terdiri atas hukuman disiplin ringan, hukuman disiplin sedang, dan hukuman disiplin berat. Hukuman disiplin diberikan oleh pejabat yang berwenang menghukum. Dalam hal pejabat yang berwenang menghukum tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada pegawai yang melakukan pelanggaran tata tertib, pejabat yang berwenang menghukum dijatuhi hukuman disiplin oleh atasannya,” kata Anggota Bawaslu Kota Serang Abdurrochim ketika menjadi pemantik diskusi kegiatan Seri Inspiratif Kajian Analisis Pengawasan (SIKAP), Rabu 18 November 2026. SIKAP kali ini mengambil tema “Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Bawaslu Kabupaten/Kota.” Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Serang serta jajaran sekretariat.
Dalam pasal 8 PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dijelaskan, jenis hukuman disiplin ringan terdiri atas teguran lisan, teguran tertulis, atau pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis hukuman disiplin sedang terdiri atas pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 6 bulan, pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 9 bulan, atau pemotongan tunjangan kinerja sebesar 25% selama 12 bulan. Jenis hukuman disiplin berat terdiri atas penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, dan pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS.
“Setelah dipelajari dan ditelaah, peraturan ini terdiri dari 6 bab dan 22 pasal. Yang perlu dijelaskan dan diperinci secara detail adalah bagaimana mekanisme penanganan pelanggaran disiplin pegawai itu dilakukan oleh Bawaslu. Bagaimana klarifikasi dilakukaan, telaah hukum bentuknya seperti apa, rekomendasi bunyinya seperti apa. Ini yang harus dijelaskan. Agar ketika pelanggaran disiplin itu terjadi, kami bisa langsung segera melakukan penanganan agar segera tercipta kepastian hukum,” kata Abdurrochim. (***)
Penulis : Fierly
Foto : Ade