Abhan Sebut Peserta SKPP di Isi Oleh Pemuda dan Mahasiswa yang Memiliki Idealisme Tinggi
|
Jambi, Badan Pengawas Pemilihan Umum – Membuka Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), Ketua Bawaslu Abhan mengatakan dilaksanakannya kegiatan ini agar bisa melahirkan kader-kader pengawas pemilu. Hal tersebut menurutnya guna membangun kesadaran pentingnya keterlibatan elemen masyarakat mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada
Ketua Bawaslu RI Abhan mengatakan “Pelaksanaan SKPP ini akan melahirkan agen-agen pengawas pemilu yang bisa nantinya ikut serta membantu tahapan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan kepala daerah (Pilkada) khususnya di Provinsi Jambi” Katanya saat mengahdiri opening SKPP di Kota Jambi Selasa (7/9/2021) sore.
Lanjut Abhan ia menyampaikan "SKPP ini adalah salah satu program Bawaslu yang masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2025. “Karena sudah menjadi prioritas nasional, maka hasil kegiatan ini harus membawa dampak yang besar kepada sistem demokrasi yang ada saat ini," Ujar mantan Ketua Bawaslu Jawa Tengah ini.
Abhan juga mengungkapkan peserta SKPP yang berasal dari mahasiswa dan pemuda "Untuk diketahui, peserta SKPP ini sebagian besar adalah kaum muda berlatar belakang organisasi, mahasiswa dan kepemudaan yang memiliki idealisme tinggi Semangat inilah yang harus Bawaslu turunkan ke generasi muda saat ini dengan tujuan generasi muda bisa lebih peka dengan demokrasi, terutama dalam hal pengawasan pemilu”, ucapnya.
Dia menambahkan, setelah mengikuti SKPP berharap para peserta mampu mengajak masyarakat untuk bisa ikut melakukan pengawasan. “Peserta SKPP ini memiliki integritas dan komitmen tinggi. Semakin banyak pengawas partisipatif akan semakin baik kualitas demokrasi. Kader SKPP akan menjadi agen-agen pengawas pemilu dan menjadi virus yang akan menyebarkan semangat mengawasi," tuturnya.
Abhan menegaskan, Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu memiliki tugas dan fungsi yang sangat lengkap. Dia menunjuk Bawaslu memiliki tugas pencegahan, pengawasan sekaligus penindakan pelanggaran baik secara administratisi maupun pidana. "Serta penyelesaian sengketa proses dari hulu hingga hilir. Namun dalam melakukan pencegahan harus melibatkan masyarakat," tambahnya.
Dirinya meyakinkan, hal tersebut karena sejatinya pengawas adalah masyarakat itu sendiri. "Jika semua elemen ikut melakukan pengawasan maka Demokrasi akan lebih baik. Semakin banyak mata yang mengawasi maka semakin sedikit kecurangan atau pelanggaran yang akan terjadi," tutup dia. (Olis/Red)
