Lompat ke isi utama

Berita

Pemilih Harus Pahami Setiap Jenis Pelanggaran Pemilu

Sosialisasi

Ketua Bawaslu Banten, Ketua dan anggota beserta jajaran Sekretariat Bawaslu Kota Serang menghadiri Sosialisasi Bawaslu RI bersama Komisi II DPR RI di Unbaja Convention Hall, Kota Serang pada sabtu (14/11/2026)


 

Kota Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang – Agar menghasilkan proses pemilu yang berkualitas, setiap pemilih hendaknya tidak hanya memerankan diri pada saat hari pemungutan suara. Lebih dari itu, setiap pemilih harus tahu dan paham betul apa saja jenis pelanggaran pemilu. Dengan demikian, setiap tindakan pencegahan dapat dilakukan sedari awal sebelum pelanggaran tersebut ditangani oleh Bawaslu. 

Demikian dikatakan Anggota Bawaslu Kota Serang Masykur Ridlo ketika menghadiri kegiatan sosialisasi dan penguatan pengawasan partisipatif yang digelar Bawaslu RI dan Komisi II DPR RI, di Unbaja Convention Hall, Kota Serang, Sabtu 14 November 2026 mulai pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Hadir pada kesempatan tersebut, Anggota Komisi II DPR RI Jazuli Juwaini, Ketua Bawaslu Provinsi Banten Ali Faisal, serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Serang. Peserta sosialisasi kali ini adalah tenaga pendidik dan tokoh masyarakat.

“Dalam rezim tahapan pemilu dan pemilihan, setidaknya kita mengenal empat kluster pelanggaran. Pertama, pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Yakni, pelanggaran terhadap etika penyelenggara pemilu yang berdasarkan sumpah dan atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara pemilu. Ini berlaku untuk seluruh aparatur KPU dan Bawaslu pada semua tingkatan. Kedua, pelanggaran administratif pemilu. Yaitu pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administratif pelaksanaan pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Ketiga, tindak pidana pemilu. Yakni tindak pidana pelanggaran dan atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam undang-undang yang mengatur mengenai pemilu. Jenis ketiga ini yang menjadi virus bagi demokrasi, di antaranya politik uang, penyebaran hoax, politisasi SARA, pengerusakan APK, hingga penggelembungan suara. Setiap pemilih harus tahu dan mengerti betul bagaimana mekanisme mencegah sekaligus melaporkan manakala pelanggaran itu terjadi,” kata Masykur.

Lebih lanjut Masykur menjelaskan, ada pula yang disebut dengan dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya, seperti netralitas ASN, TNI, Polri, serta kepala desa. Bawaslu hanya memeroses dan menyamapikan rekomendasi, sementara jenis sanksi yang diterapkan menjadi kewenangan atasan dari setiap profesi dimaksud.

Pada sesi pembukaan kegiatan, Ali Faisal menuturkan, keberhasilan pemilu tidak hanya ditentukan oleh penyelenggara pemilu semata. Tapi juga sangat ditentukan oleh keterlibatan dan kesadaran seluruh elemen masyarakat dalam menjaga setiap tahapan penyelenggaraan pemilu agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Pengawasan partisipatif bukan sekadar mengajak masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran pemilu. Lebih dari itu, pengawasan partisipatif merupakan upaya membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga kualitas demokrasi adalah tanggung jawab kita bersama,” kata Ali.

Jazuli Juwaini menjelaskan, kualitas pemilu ditentukan oleh seberapa besar masyarakat ikut menjaga prosesnya. Bawaslu memiliki mandat pengawasan, namun tidak mungkin mengawasi seluruh proses pemilu sendirian. “Pemilu dilaksanakan oleh penyelenggara, tetapi kualitasnya dijaga bersama oleh seluruh rakyat. Karena itu, pemilu tidak boleh dipandang sekadar sebagai kegiatan lima tahunan. Pemilu adalah bagian penting dari perjalanan bangsa dalam menjaga demokrasi, memperkuat persatuan, dan memastikan bahwa kekuasaan benar-benar bersumber dari kehendak rakyat,” kata Jazuli. (***)

Penulis : Fierly

Foto : Ade