Esensi Demokrasi Harus Tetap Lestari

Kota Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang – Esensi yang terkandung dalam konsep demokrasi seperti supremasi hukum, kebebasan berekspresi, serta adanya kedaulatan pemilih yang disalurkan lewat pemilu, harus tetap dilestarikan. Siapapun rezim yang berkuasa, apapun model pemerintahan yang diberlakukan, nilai-nilai demokrasi harus tetap dijadikan pegangan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Demikian kesimpulan diskusi konsolidasi demokrasi yang digelar Bawaslu Kota Serang bersama pengurus PC PMII Kota Serang, yang berlangsung Selasa (7/4/2026), di kantor Bawaslu Kota Serang. Hadir pada kesempatan itu, Ketua PC PMII Kota Serang Ahmad Asmawi bersama 8 orang pengurus. Konsolidasi demokrasi yang bertajuk “Dinamika Elektroal dan Oligarki” ini dihadiri oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Serang.

Anggota Bawaslu Kota Serang Abdurrochim menjelaskan, sejak kemerdekaan, kekuasaan silih berganti. Mulai dari kepemimpinan Soekarno, Soeharto, hingga hari ini. “Setiap rezim memang melaksanakan pemilu. Yang pertama tahun 1955, kemudian pemilu di zaman Orde Baru, dan sekarang pasca Reformasi, pemilu telah secara reguler dilaksanakan per lima tahun sekali. Sistem pemilu yang digunakan juga berganti. Dulu menggunakan sistem pemilu tertutup, pasca Reformasi kita menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka. Jadi model demokrasi boleh saja berganti, tapi tetap tidak boleh menghilangkan esensinya. Apa itu? Kesetaraan di muka hukum, keterbukaan, dan kebebasan berpendapat. Contoh paling sederhana dari esensi demokrasi itu adalah tidak boleh anti kritik. Apalagi mereka yang sedang diberi kuasa di lembaga publik dan politik,” kata Abdurrochim. 

Pasca Reformasi, kata Abdurrochim, oligarki justru semakin menguat. Biaya politik yang mahal seakan membuka jalan bagi oligarki untuk urun rembug dalam proses elektoral. Imbasnya, mereka punya keleluasaan mengatur jalannya pemerintahan, karena sudah merasa berkontribusi atas pencalonan kandidat tertentu.   

Ketua PC PMII Kota Serang Ahmad Asmawi menuturkan, demokrasi yang sehat harus ditandai dengan kedaulatan pemilih. Karena itu, PMII berharap perbaikan kualitas pelaksanaan pemilu di masa mendatang. “Salah satu indikator kualitas pemilu itu adalah bagaimana rekrutmen komisioner KPU dan Bawaslu. Selama ini karena dipilih oleh DPR yang notabene adalah partai politik, maka independensi kedua lembaga itu patut dipertanyakan. Ke depan harus ada formula yang lebih terbuka agar KPU dan Bawaslu bebas dari kepentingan politik,” kata Asmawi.

Pengurus PC PMII Kota Serang Ridwan Maulana menyoroti soal peran Bawaslu dalam menindak praktek politik uang dalam setiap tahapan pemilu maupun pemilihan. “Ketidakmampuan Bawaslu untuk mengungkap aktor utama politik uang bisa jadi terkait dengan proses seleksi yang dilakukan oleh partai politik. Sehingga publik menilai, Bawaslu sungkan untuk membongkar kasus politik uang hingga ke hulu,” kata Ridwan.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Bawaslu Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri mengapresiasi diskusi yang berjalan sangat produktif dengan aktivis PMII. “Apa yang menjadi kritikan dari kawan-kawan PMII membuat Bawaslu semakin kuat. Sorotan PMII terhadap kemunduran nilai demokrasi penting untuk disikapi secara mendalam.”