Daya Kritis Mahasiswa Dilemahkan

Kota Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang - Sikap kritis yang menjadi ciri utama karakter mahasiswa dewasa ini dilemahkan lewat berbagai cara. Di antaranya adalah banyaknya aktivis mahasiswa yang berkiprah pada program serta agitasi pemerintah, yang secara tidak langsung membungkam daya kritis organisasi kemahasiswaan. Hal itu kemudian diperparah oleh kebijakan pemerintah yang mengesampingkan sektor pendidikan serta lebih memilih program yang menyedot banyak anggaran, tapi justru bermasalah pada tataran praktek di lapangan.

Demikian disampaikan Ketua GMNI Cabang Serang Dadang Suzana, ketika menggelar konsolidasi demokrasi (konsoldem) yang digelar Bawaslu Kota Serang bersama pengurus GMNI Cabang Serang, Selasa (21/4/2026). Konsoldem kali ini bertajuk “Demokrasi dan Pemilu yang Berkeadilan.”

“Tidak sedikit dewasa ini aktivis mahasiswa lebih memilih menjadi pekerja pada program pemerintah karena daya tarik penghasilan yang besar. Sementara tugas utama sebagai pengurus organisasi atau aktivis justru terbengkalai. Ini yang sedikit banyak mempengaruhi performance organisasi mahasiswa dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi,” kata Dadang.

Koordinator Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Kota Serang Abdurrochim membenarkan pernyataan Dadang Suzana. Menurutnya, organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab moral dan akademis untuk memperkuat nilai demokrasi. Bukan malah sebaliknya. Nilai demokrasi seperti kesetaraan di muka hukum, transparansi kebijakan dan anggaran, serta akuntabilitas kinerja, harus terus dibelajarkan dan dikampanyekan kepada seluruh lapisan masyarakat. Dan itu menjadi salah satu peran mahasiswa sebagai agen perubahan.

“Demokrasi yang kita jalani sekarang ini sudah sangat liberal. Cirinya, kekuatan politik diukur oleh modal. Caleg yang memiliki kompetensi dan reputasi yang baik selama menjadi aktivis mahasiswa, justru dengan mudah dikalahkan oleh caleg dengan modal kampanye yang sangat besar. Bahkan mencapai miliaran rupiah. Ini ironis. Meskipun berat, tapi GMNI dengan sejarahnya yang sangat panjang, harus mampu mengembalikan demokrasi ke cita-cita awalnya,” kata Abdurrochim.  

Pada kesempatan itu, pengurus GMNI juga banyak menyoroti ihwal isu kekinian berkenaan dengan revisi UU pemilu dan pemilihan. Seperti soal pemilihan kepala daerah yang diwacanakan oleh DPRD, kemudian tentang kelembagaan KPU dan Bawaslu yang terkadang menjadi kepanjangan tangan dari kekuatan politik tertentu, hingga soal netralitas aparat negara, kepala desa, serta ASN. “Bagaimana misalkan pada pemilihan tahun 2024 lalu, ada putusan MK yang memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Serang akibat keterlibatan kepala desa untuk kandidat tertentu. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengawasan Bawaslu hingga kasus itu sampai terjadi. Padahal Bawaslu punya personel hingga ke tingkat TPS,” kata Fauzul, pengurus GMNI Cabang Serang.

Anggota Bawaslu Kota Serang Masykur Ridlo dan Fierly Murdlyat Mabrurri kemudian silih berganti menimpali setiap pertanyaan dan argumen yang disampaikan pengurus GMNI. Konsoldem bersama GMNI sendiri berlangsung kurang lebih selama dua jam.