Lompat ke isi utama

Berita

Pegawai Bawaslu, 20 Kewajiban, 14 Larangan

Apel

Bawaslu Kota Serang melakukan Apel Pagi pada senin (16/11/2026)


 

Kota Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang – Berdasarkan Peraturan Bawaslu Nmor 1 Tahun 2026 tentang Tata Tertib Pegawai di Lingkungan Bawaslu, disebutkan bahwa ada 20 kewajiban yang harus diikuti oleh segenap aparatur dan 14 larangan yang harus dihindari dan atau tidak dilakukan oleh seorang ASN yang bertugas sebagai pengawas pemilu. Selain mengatur tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh seorang pengawas, peraturan tersebut juga menjelaskan tentang durasi jam kerja pegawai Bawaslu.

Anggota Bawaslu Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri menjelaskan, tentang kewajiban tersebut termaktub dalam pasal 3. Di antaranya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang; menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik dan kode perilaku ASN, menjaga netralitas, melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

“Sementara dalam pasal 4 disebutkan sejumlah larangan bagi seorang pengawas. Di antaranya melakukan pungutan di luar ketentuan; melakukan kegiatan yang merugikan negara, bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan; menghalangi berjalannya tugas kedinasan, menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaan; meminta sesuatu yang berhubungan dengan jabatan, melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan kerugian bagi yang dilayani, dan memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” kata Fierly ketika menjadi pembina kegiatan apel rutin pagi, Senin 16 November 2026. Hadir pada kesempatan tersebut, Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Serang serta jajaran sekretariat.

Tentang pelaksanaan jam kerja, kata Fierly, dapat memperhatikan ketentuan fleksibilitas dengan ketentuan minimal kerja 7 jam 30 menit dalam 1 hari dan/atau minimal 37 jam 30 menit dalam 1 minggu. Pelaksanaan fleksibilitas kerja dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan karakteristik tugas kedinasan.

“Dalam pasal 12 diterangkan, setiap pegawai yang tidak hadir dan tidak melakukan pencatatan kehadiran harus disertai alasan yang sah seperti izin, cuti, tugas kedinasan, tugas belajar yang diberhentikan dari jabatannya, atau alasan lainnya yang dibuktikan dengan dokumen yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang,” kata Fierly seraya menegaskan agar ketentuan tersebut segera diinternalisasi di lingkungan Bawaslu Kota Serang. (***)

Penulis : Fierly

Foto : Ade