Jelaskan Pengawasan Pemilu LN, Anis: Pekerja Migran Harus Mendapatkan Hak Pilih Secara Adil
|
Cilegon, Serang Kota Bawaslu – Pelaksanaan Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP) tingkat menengah memasuki hari kedua, Selasa (26/10/2021). Para peserta senantiasa diberikan materi perihal kepemiluan yang nantinya dapat menjadi bekal ilmu bagi mereka dalam menjalankan perannya sebagai kader pengawas partisipatif. Salah satu materi yang diberikan dalam kegiatan tersebut adalah mengenai pengawasan Pemilu di luar negeri.
Dikatakan Anggota Bawaslu Kabupaten Pandeglang Karsono bahwa pengawasan ini menjadi hal yang penting untuk disampaikan melihat banyaknya warga negara Indonesia yang saat ini bekerja di luar negeri. Hadir sebagai pemateri Head of Center for Research and Migration Studies dari Migrant Care Anis Hidayah.
Melalui paparannya, Anis menjelaskan kepada peserta SKPP tingkat menengah bahwa penyelenggraan Pemilu di luar negeri selalu menjadi tantangan. Dikatakannya bahwa berbicara Pemilu di luar negeri tidak berarti berbicara Pemilu International.
“Saat Ini kita berbicara tentang pemilu negara kita sendiri, namun kondisi warga negaranya saja yang tinggal di luar negeri”, ujarnya
Menurutnya mayoritas komposisi warga negara Indonesia di luar negeri adalah para pekerja migran. Anis juga menerangkan bahwa terdapat tiga mekanisme untuk memilih dalam Pemilu di luar negeri, yaitu TPS/TPSLN, kotak suara keliling, dan pos. Hal ini juga yang membuat Pemilu di luar negeri lebih kompleks.
“Pada pelaksanaan Pemilu di luar negeri banyak pekerja migran yang tidak terdaftar karena tidak terdokumen”, tutur Anis.
Dikatakannya jika dilakukan pencarian di internet, selalu ada skandal di luar negeri pada setiap pelaksanaan Pemilu yang tidak pernah selesai salah satunya adalah data ganda. Menurutnya, berbagai kasus yang terjadi ini seharusnya dapat menjadi referensi bagi para calon pemimpin untuk memiliki perspektif keberpihakan kepada nasib pekerja imigran di luar negeri karena adanya hak partisipasi dalam Pemilu yang harus dijaga.
“Pemerintah seharusnya memastikan pekerja migran mendapatkan hak pilihnya secara adil”, ungkapnya.
Namun bagi Anis selain banyaknya masalah yang terjadi, Pemilu di luar negeri juga memberikan dampak positif bagi para migran.
“Selama ini Warga Negara Indonesia datang ke KBRI untung perpanjang paspor, mengurus orang meninggal, atau urusan administrasi. Dengan adanya Pemilu orang bisa datang untuk menanyakan situasi terkini Indonesia saat ini”, terangnya.
Pelaksanaan kegiatan SKPP menurut Anis sebagai sarana dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat. Ia mengungkapkan harapannya agar kegiatan SKPP juga dapat diselenggarakan di luar negeri.
“Perlu ada kegiatan SKPP di luar negeri karena akan banyak volunteer yang mendaftar dari berbagai negara. Paling tidak dibuat di Negara kunci yang jumlah pemilihnya besar”, tutup Anis. (Humas)