Bawaslu Kota Serang Perkuat Kapasitas SDM Demi Cegah Pelanggaran Saat Tungsura Pemilu 2024

Kota Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang - Rapat koordinasi pencegahan pelanggaran dan pengawasan tahapan pemungutan dan penghitungan surat suara Pemilu 2024 digelar dengan sukses pada hari Rabu hingga Kamis (31/02/24 – 01/02/24) di Horison Ultima Ratu, Kota Serang. Acara ini merupakan bagian dari upaya Bawaslu dalam pencegahan pelanggaran dan pengawasan proses pemungutan suara dengan melakukan penguatan kapasitas sumber daya manusia.

Rapat ini dihadiri oleh berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU), Pegiat Pemilu, akademisi, dan Panwaslu Kecamatan yang yang mengkoordinasi Penanganan Pelanggaran. Tujuan utama rapat ini adalah untuk menyatukan langkah dan upaya semua pihak dalam menjaga integritas dan pengawasan selama tahapan pemungutan dan penghitungan suara.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kota Serang, Agus Aan Hermawan menekankan pentingnya menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

“Ini menjadi momentum untuk bersama-sama mencegah potensi pelanggaran dan kampanye yang dapat merugikan integritas Pemilu.” Kata Agus.

Di sisi lain, Korodinator Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kota Serang, Dita Yuliafnita, memaparkan pengawasan yang dilakukan Bawalsu menjadi tonggak penting dalam menyatukan komitmen semua pihak dalam pemilu.

“Rapat koordinasi ini menjadi tonggak penting dalam menyatukan langkah dan komitmen semua pihak terkait untuk mencegah pelanggaran dan pengawasan selama tahapan pemungutan dan perhitungan suara pada Pemilu 2024. Bersama-sama, kita membangun fondasi yang kokoh untuk memastikan integritas, transparansi, dan keadilan dalam proses demokrasi kita," kata Dita.

Diskusi dalam rapat mencakup strategi pencegahan, monitoring, dan penanganan pelanggaran yang dapat muncul selama tahapan pemilu khususnya pada saat hari pemungutan suara. Pihak Bawaslu menyampaikan rencana pengawasan yang ketat terhadap hari pemungutan suara pada 14 Februari mendatang. Sementara KPU memaparkan langkah-langkah untuk memastikan kepatuhan partai politik terhadap aturan yang berlaku.

Partisipasi aktif para peserta kegiatan ini juga sangat diharapkan dalam meningkatkan kesiapan dan melaporkan setiap potensi pelanggaran yang terjadi. Hal ini dianggap sebagai bentuk tanggung jawab bersama dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap pemilu.

Dengan dilaksanakannya rapat koordinasi ini, diharapkan setiap tahapan pemilu dapat berjalan lancar dan bebas dari pelanggaran, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi demokrasi dapat tetap terjaga.