Bawaslu Kawal Perda Dana Cadangan Pilkada

Kota Serang, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Serang - Bawaslu Kota Serang siap mengawal konsistensi pemerintah daerah dalam mengimplementasikan Perda Nomor 4 Tahun 2024 tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2029. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana daerah yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Demikian kesimpulan yang menjadi materi koordinasi yang digelar Bawaslu Kota Serang dengan Badan Kesbangpol Kota Serang, yang berlangsung Senin 9 November 2026. Pertemuan berlangsung di kantor Badan Kesbangpol Kota Serang. Hadir pada kesempatan tersebut, Anggota Bawaslu Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri dan Dita Yuliafnita, serta Kepala Badan Kesbangpol Kota Serang Imam Rana Herdiana.

“Kegiatan yang dibiayai dengan dana cadangan meliputi kegiatan perumusan kebijakan teknis dan pemantapan pelaksanaan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah, serta pemantauan situasi politik,” kata Imam Rana.

Anggota Bawaslu Kota Serang Fierly Murdlyat Mabrurri menyambut baik adanya perda dimaksud. Hal ini kata Fierly, menandai adanya daya dukung yang maksimal dari pemerintah daerah untuk kegiatan pemilihan kepala daerah. Sesuai pasal 434 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, kata Fierly, untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban penyelenggara pemilu, pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Fasilitasi itu dilakukan dengan cara penugasan personel pada sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS, penyediaan sarana ruangan sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan, dan PPS, pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, pelaksanaan pendidikan politik bagi pemilih untuk meningkatlan partisipasi masyarakat dalam pemilu, kelancaran transportasi pengiriman logistik, pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu, dan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu,” kata Fierly.

Diketahui, berdasarkan pasal 5 ayat 2 Perda 4/2024, disebutkan besaran dana cadangan ditetapkan sebesar Rp 35 miliar, dengan rincian sebagai berikut. APBD tahun anggaran 2025 senilai Rp 5 miliar, serta APBD tahun anggaran 2026, 2027, dan 2028, masing-masing sebesar Rp 10 miliar. Dalam hal dana cadangan tidak mencukupi untuk mendanai kegiatan pemilihan kepala daerah, kekurangan pembiayaan didanai dari APBD tahun berkenaan. 

Selain berkaitan dengan dana cadangan, diskusi antara Kesbangpol dengan Bawaslu juga membahas sejumlah isu kepemiluan lain, seperti pelaksanaan tahapan, hibah lahan untuk kantor Bawaslu, hingga pembahasan mengenai sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi (MK). (***)